KAKI Jatim Soroti Wacana Emil Dardak Nahkodai Jatim: Dinilai Belum Layak, Masih Banyak PR yang Harus Dituntaskan

Surabaya, Libas Kasus.online – Pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mendoakan Emil Elestianto Dardak dapat menjadi pemimpin Jawa Timur di masa mendatang mendapat tanggapan kritis dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.

Ketua KAKI Jatim, Moh. Hosen, menilai Emil Elestianto Dardak belum layak untuk memimpin Jawa Timur karena masih terdapat sejumlah persoalan dan pekerjaan rumah yang menurutnya belum sepenuhnya terselesaikan selama Emil mendampingi Khofifah memimpin Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Hosen sebagai respons atas sambutan Khofifah saat menghadiri pembukaan Musda VII DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Novotel Samator Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mendoakan Emil agar pada waktunya dapat menjadi pemimpin nomor satu di Jawa Timur.

«“Hari ini kita bersama-sama menguatkan, dan mengantarkan Pak Emil Elestianto Dardak pada saatnya dari Musda ke-7, tujuh ini pitulungan, Allah menurunkan pertolongan untuk bisa menjadi komandan nomor satu di Provinsi Jawa Timur ini,” ujar Khofifah.»

Menanggapi hal itu, Hosen mengatakan bahwa sebelum berbicara mengenai kepemimpinan Jawa Timur ke depan, rekam jejak pemerintahan saat ini perlu dievaluasi secara terbuka.

“Selama kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Emil Dardak, masih banyak catatan yang menjadi sorotan publik. Evaluasi dan kritik juga datang dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur maupun dalam konteks penegakan hukum,” ujar Hosen, Rabu (2/9/2026).

Menurut Hosen, Jawa Timur membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki ketegasan, integritas, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret.

“Pemprov Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang tegas dan berintegritas. Bukan sekadar membangun citra, tetapi harus mampu menunjukkan hasil nyata dan memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Hosen juga menyoroti besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas Pemprov Jawa Timur dalam APBD 2026. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diawasi secara ketat agar pelaksanaannya efektif, transparan, dan memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.

“Anggaran perjalanan dinas mencapai sekitar Rp327,77 miliar. Ini angka yang besar sehingga publik berhak mengetahui efektivitas dan manfaatnya bagi pembangunan Jawa Timur,” katanya.

Sejumlah Persoalan Jadi Catatan

Hosen kemudian memaparkan sejumlah persoalan yang menurut KAKI Jatim perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan Pemprov Jawa Timur.

Pertama, pengelolaan anggaran dan pembahasan APBD.

Menurut Hosen, persoalan terkait tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proses penghitungan anggaran, hingga pembahasan perubahan APBD harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Kedua, persoalan dana hibah.

Kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur juga disebut sebagai salah satu catatan serius. Hosen menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana hibah.

“Kebijakan dan penggunaan anggaran hibah harus benar-benar transparan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya untuk masyarakat justru menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.

Ketiga, persoalan birokrasi dan ketimpangan pembangunan.

Hosen menilai pembangunan Jawa Timur masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan antarwilayah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dirasakan masyarakat di wilayah selatan, timur, kepulauan, hingga pelosok desa.

Selain itu, reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik juga dinilai perlu terus diperkuat.

Keempat, penanganan kemiskinan, pendidikan, dan stunting.

Menurut Hosen, indikator makro yang membaik belum cukup menjadi alasan untuk menyatakan seluruh persoalan telah selesai. Pemerintah daerah tetap harus memastikan penurunan kemiskinan diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

“Masih ada pekerjaan rumah terkait kemiskinan, pendidikan, ketimpangan pembangunan dan stunting yang harus ditangani secara lebih serius sampai tingkat bawah,” katanya.

Kelima, kinerja BUMD.

Hosen juga menyoroti adanya catatan DPRD Jawa Timur terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Menurutnya, BUMD seharusnya tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KAKI: Kepemimpinan Harus Dibuktikan dengan Kinerja

Hosen menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada figur Emil Dardak, tetapi merupakan bagian dari evaluasi terhadap rekam jejak pemerintahan Jawa Timur.

“Kalau ingin menjadi nahkoda Jawa Timur, tentu masyarakat berhak melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum terselesaikan. Kepemimpinan bukan hanya soal popularitas atau dukungan politik, tetapi bagaimana seseorang mampu menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, siapa pun yang nantinya maju sebagai calon pemimpin Jawa Timur harus siap mempertanggungjawabkan rekam jejaknya di hadapan masyarakat.

“Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang berani, bersih, transparan dan mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Karena itu, menurut penilaian KAKI Jatim, Emil Dardak masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dijawab sebelum dinilai layak untuk memimpin Jawa Timur,” pungkas Hosen.

Pernyataan KAKI Jatim tersebut merupakan pandangan dan kritik organisasi terhadap rekam jejak pemerintahan. Penilaian akhir mengenai kelayakan seorang calon pemimpin tetap berada di tangan masyarakat melalui proses politik dan demokrasi yang berlaku.